KETAPANG – Di antara 44 orang yang telah menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi kegiatan Napak Tilas Perjuangan Pembangunan dan Budaya Kabupaten Ketapang, nama DH menjadi salah satu yang paling menarik perhatian dan menjadi sorotan utama publik. Sosok ini dinilai memegang peran sentral dan memiliki akses informasi paling lengkap terkait seluruh mekanisme kegiatan, mulai dari administrasi, dokumen, hingga aliran dana yang menjadi pusat perkara.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, DH tercatat sebagai bagian resmi dari struktur panitia pelaksana kegiatan tersebut. Posisi yang diembannya kala itu adalah Sekretaris I, sebuah jabatan yang menempatkannya berada di jantung pengelolaan teknis dan keuangan. Dengan posisi tersebut, DH memiliki peran krusial dalam mengatur seluruh alur administrasi, verifikasi dokumen, hingga menjadi penanggung jawab dalam proses pencairan dan pengelolaan anggaran kegiatan.
Lebih dari sekadar posisi struktural, DH dikenal sebagai orang kepercayaan utama Bupati lama MR pada masa pelaksanaan kegiatan. Sosoknya Diduga kerap berperan sebagai Liaison Officer (LO) atau penghubung resmi, baik dalam berkomunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), maupun menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagai perusahaan besar, termasuk dalam hal pengelolaan dana atau program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepercayaan yang diberikan tidak hanya berhenti pada masa kepemimpinan lama. Hingga saat ini, DH pernah menjadi sosok yang dipercaya dan memiliki kedekatan istimewa, baik dengan Bupati lama MR maupun Bupati baru AW. Loyalitas yang dimiliki menjadi salah satu faktor mengapa kariernya melesat cepat dan kini menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang.
Namun di balik jabatan mentereng tersebut, publik dan pengamat hukum meyakini DH adalah pihak yang paling mengetahui seluk-beluk perkara ini. Tidak ada satu pun aliran dana, transaksi keuangan, maupun proses pengadaan yang luput dari pantauan dan tangannya. Bahkan, informasi yang berkembang menyebutkan DH adalah satu-satunya orang yang memiliki peta lengkap mengenai ke mana saja dana CSR kegiatan tersebut dialokasikan dan disalurkan.
Harapan Besar kepada Kejati Kalbar
Melihat posisi dan peran vital yang diemban DH, muncul harapan besar dari berbagai elemen masyarakat dan pengamat hukum agar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) dapat menggali informasi sedalam-dalamnya dari sosok ini.
Pihak penyidik diharapkan mampu mendapatkan tambahan informasi yang akurat dan rinci dari DH, mengingat hanya dialah yang memiliki data lengkap yang bisa menjadi kunci pembuka seluruh misteri penyimpangan yang diduga terjadi. Keterangan dari DH dinilai sangat krusial untuk melengkapi kekosongan informasi, memastikan tidak ada pihak yang ditutupi, serta memperkuat konstruksi hukum yang sedang disusun penyidik.
“Kalau ingin tahu aliran uangnya sampai ke mana, ke siapa saja, dan ada potongan berapa, semua jawabannya ada di kepala DH. Maka dari itu, proses pemeriksaan atau penggalian informasi dari dia harus maksimal, jangan ada yang dilewatkan,” ujar salah satu pengamat hukum yang enggan disebutkan namanya.
Sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, selain DH, dalam daftar 44 orang yang diperiksa juga tercatat nama Bupati lama MR, Bupati baru AW, serta pejabat tinggi lainnya yakni WHY. Sementara itu, dalam minggu ini, penyidik juga telah menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap 6 orang untuk melengkapi berkas perkara, di antaranya Samson Nopen, Drs. Heronimus Tanam ME, Tiko Perdana M, SH, Andreas Hardi M.Pd, Direktur CV Putra Pandaun, dan Direktur Wahana Digital.
Publik pun terus mengawasi proses ini, sembari menegaskan mosi ketidakpercayaan mereka jika nantinya kasus ini kembali mengalami nasib “tenggelam timbul” tanpa ada kejelasan hukum yang adil dan transparan.
Red: ald
