PONTIANAK, 12 Mei 2026 – Muncul sorotan serius dari masyarakat dan pengamat tata kelola pemerintahan terkait komposisi pejabat tinggi di sejumlah pemerintah kabupaten/kota. Data yang dihimpun menunjukkan, jabatan-jabatan kunci dan strategis yang menguasai alur perencanaan, pengelolaan, hingga pencairan anggaran daerah nyaris seluruhnya diisi oleh lulusan / Alumni Dari Lembaga pendidikan yang sama. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya peluang besar terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan secara mudah, terencana, dan terstruktur.
Berdasarkan pemetaan struktur organisasi perangkat daerah hingga Mei 2026, di berbagai wilayah, jajaran pimpinan tertinggi hingga pengelola keuangan inti memiliki latar belakang Lembaga pendidikan yang sama. Mulai dari Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, hingga Kepala Bidang Anggaran pada badan keuangan daerah, seluruhnya berlatar belakang alumni dari lembaga pendidikan yang sama.
Bahkan yang lebih krusial jabatan kepala inspektorat juga diduduki oleh alumni dari lembaga pendidikan yang sama. Lembaga yang bertugas mengawasi, memeriksa mengaudit pengguna anggaran ini pun dinilai tidak akan bekerja maksimal, juga tidak luput dari sorotan karena akan ada dugaan melakukan pemeriksaan hanya formalitas belaka.
Konsentrasi kekuasaan dan penguasaan aliran dana di satu lingkaran latar belakang pendidikan ini dinilai menciptakan pola kerja yang tertutup dan minim pengawasan internal. Berbagai pihak menilai, dengan susunan pejabat seperti itu di berbagai daerah, proses penyelewengan anggaran sangat mungkin dilakukan dengan lebih mudah, karena adanya kemudahan komunikasi, kesamaan jaringan, serta kemungkinan adanya kesepahaman atau kesepakatan yang tidak tertulis di antara mereka.
“Ketika semua kunci kendali keuangan ada di tangan kelompok yang sama — dari perencanaan, pengesahan, pelaksanaan hingga pencairan — celah untuk memanipulasi data, menandatangani dokumen fiktif, atau menggeser alokasi dana menjadi sangat terbuka lebar. Ini bukan sekadar dugaan, tapi risiko nyata dari tata kelola yang tidak sehat, dan pola ini terlihat berulang di sejumlah wilayah,”
Fakta ini makin menguatkan dugaan yang beredar di masyarakat, bahwa kasus-kasus penyimpangan anggaran yang terjadi di berbagai daerah — seperti pada program kebudayaan dan pariwisata hingga pembangunan infrastuktur bernilai miliaran rupiah, maupun proyek strategis pangan dan pertanian dan kesehatan serta pendidikan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah — diduga kuat dilakukan secara terstruktur. Alur pengesahan yang berjalan mulus tanpa hambatan, meski banyak ketidaksesuaian spesifikasi, lahan tidak tergarap maksimal, hasil jauh di bawah target, serta administrasi yang cacat, dinilai sebagai bukti adanya peran masing-masing jabatan dalam memuluskan dan menutupi penyimpangan tersebut.
Pasalnya, dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, setiap tahapan memerlukan persetujuan dan tanda tangan dari pejabat berwenang. Seluruh tahapan tersebut berada di bawah kendali jajaran pejabat alumni Lembaga pendidikan yang sama. Hal ini membuat pengawasan dari dalam menjadi sulit berjalan efektif, karena tidak ada keseimbangan kekuasaan atau perbedaan pandangan yang bisa menjadi pengendali.
Masyarakat dan organisasi pengawas keuangan daerah pun mempertanyakan dasar pertimbangan pengangkatan pejabat di berbagai wilayah. Apakah penempatan ini murni berdasarkan kompetensi, atau ada pola pengelompokan yang justru membentuk “lingkaran kekuasaan” yang sulit ditembus dan berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
“Yang dikhawatirkan adalah adanya pola kerja sama yang saling menguntungkan sesama pejabat, di mana setiap posisi memiliki peran masing-masing untuk memuluskan penyelewengan, dan saling melindungi jika ada masalah. Inilah salah satu alasan mengapa kasus korupsi di daerah sulit dibongkar dan ditindak tegas,”
Khusus di Kalimantan Barat apakah ada Kabupaten atau kota yang jabatan strategis diisi oleh alumni dari lembaga pendidikan yang sama?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah terkait komposisi pejabat ini maupun dugaan keterkaitannya dengan kemudahan penyelewengan anggaran. Publik pun kini berharap aparat penegak hukum dan lembaga pengawas seperti Inspektorat Daerah maupun BPK RI meninjau lebih dalam struktur ini di berbagai wilayah, sebagai salah satu titik kunci dalam mengungkap akar permasalahan korupsi yang terus berulang dan merajalela.
Red: Rk
