KETAPANG — Menepati janji redaksi untuk mengungkap satu per satu dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada pengelolaan Dana Aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) di seluruh jajaran DPRD Kabupaten Ketapang, kini sorotan bergeser ke dua fraksi Berikut nya: Fraksi Demokrat serta Fraksi Hanura–PAN. Pola yang terungkap tak kalah mencolok: kerabat dekat menguasai paket, perusahaan orang lain dipinjam sebagai kedok, dan saat dikonfirmasi kedua nama yang disorot memilih bungkam.
Di lingkungan Fraksi Demokrat yang diketuai Yang Kim, S.Pd., M.MPd., perhatian publik tertuju kepada Nursiri, sosok yang dikenal vokal di sidang, lantang mengawasi pembangunan, dan kerap membela aspirasi warga. Namun di balik citra kritis itu, muncul dugaan yang mengagetkan: Diduga pengelolaan Pokir miliknya justru mengalir ke lingkaran keluarga sendiri.
Dulu, Operator pokir dari nursiri adalah seseorang berinisial FTR namun belakangan diketahui FTR tidak lagi menjadi operator nya berpindah ke pihak lain , Diketahui sebagian besar paket pekerjaan bersumber Pokir Nursiri diduga dikerjakan langsung oleh adik kandungnya sendiri, JK, yang dikenal sebagai pengusaha perumahan.
Agar tidak terendus publik, digunakan modus yang sudah menjadi pola umum: JK meminjam nama dan surat izin usaha milik kontraktor lain sebagai kedok pelaksana.
“CV saya pernah dipinjam. Katanya untuk keperluan Pokir abangnya,” ungkap salah satu pengusaha yang perusahaannya dipakai sebagai penyamaran, meminta identitasnya tidak ditampilkan.
Tak kalah mengkhawatirkan gambaran di Fraksi Hanura–PAN yang diketuai Nasdiansyah.
Namun Nama yang kini menjadi sorotan tajam adalah Zulvan Teruna dari Partai PAN putra dari Boyman Harun, Anggota komisi V DPR RI juga berasal dari Partai PAN
Sebelumnya, nama Zulvan sudah pernah disentuh publik terkait dugaan penyelewengan anggaran KORMI Kabupaten Ketapang serta persoalan pribadi yang sempat viral tentang dugaan perselingkuhan dirinya dengan anak seorang pengusaha toko emas Ketapang.
Kini muncul dugaan baru yang lebih berat: Sebelum nya Pokir milik zulvan diduga diserahkan kepada pihak berinisial EEN, lalu sebagian besar paket diperjualbelikan kepada seseorang bernama SHDI sejak Tahun Anggaran 2025.
Yang paling mencurigakan: SHDI diketahui bukan berlatar belakang kontraktor, tidak memiliki keahlian maupun kelengkapan usaha yang memadai namun justru menguasai sejumlah paket pekerjaan karna adanya dugaan kedekatan.
Modusnya sama: meminjam nama perusahaan milik orang lain untuk menutupi jejak.
Saat awak media berupaya mengonfirmasi langsung kepada kedua nama yang disorot, jawabannya sama: diam. Baik Nursiri maupun Zulvan Teruna enggan mengangkat telepon maupun memberikan tanggapan tertulis terkait dugaan penguasaan paket Pokir kepada kerabat, perantara, maupun praktik peminjaman perusahaan.
Perlu ditegaskan bahwa seluruh pemberitaan ini berdasarkan data, keterangan, dan informasi awal yang dihimpun dari berbagai sumber, dan masih bersifat dugaan sampai adanya hasil penyelidikan resmi.
Namun dengan pola yang serupa terulang di hampir seluruh fraksi dari Golkar, NasDem, PDI Perjuangan, Gerindra, kini hingga Demokrat dan Hanura–PAN suara masyarakat semakin bulat dan tegas:
Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi: jangan hanya melakukan pemantauan dan pencegahan. Sudah cukup banyak keterangan awal yang masuk. Turun tangan, periksa, dan tindak tegas pelakunya! Dana rakyat bukan warisan keluarga maupun barang jual-beli antar perantara!
Warga Ketapang tidak ingin lagi menunggu sampai miliaran rupiah anggaran daerah habis tersalurkan ke kantong pihak yang tidak berhak. Keterbukaan, pemeriksaan menyeluruh, dan pertanggungjawaban mutlak adalah hak setiap warga.
Redaksi akan terus menampilkan fakta-fakta yang berhasil dihimpun sampai seluruh pihak yang terlibat memberikan penjelasan secara terbuka dan akuntabel.
(DMS)
