KETAPANG — Sebagai salah satu partai politik terbesar di Kabupaten Ketapang, keberadaan Partai Golkar tak bisa dipisahkan dari peta politik daerah ini. Namun, partai berlambang pohon beringin ini kini sedang dalam situasi yang tidak biasa. Bertahun-tahun setelah masa kepemimpinan almarhum Febriadi, struktur Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Golkar Ketapang hingga hari ini belum memiliki ketua definitif. Kekosongan pimpinan yang berlarut-larut ini membuat para kader, pengurus, dan masyarakat bertanya-tanya: sampai kapan partai besar ini akan dipimpin dalam keadaan vakum?
Kini, proses pengisian posisi ketua DPC tersebut dikabarkan akan segera dilakukan. Tercatat tiga putra daerah Ketapang telah menyatakan diri maju sebagai calon Ketua DPC Golkar Ketapang, yaitu: Martin Rantan, Achmad Sholeh, dan Suyanto.
Di antara ketiga nama tersebut, sorotan masyarakat dan pengurus terpusat tajam kepada satu nama besar: Martin Rantan. Sosok mantan Bupati Ketapang dua periode ini memang politikus senior yang namanya tak asing di kancah daerah. Namun justru kehadirannya yang mencalonkan diri kini memicu gelombang pertanyaan besar terutama soal integritasnya yang semakin dipertanyakan.
Martin Rantan hingga kini masih terganjal sejumlah persoalan hukum yang belum menemukan kejelasan akhir. Namanya dikaitkan dengan dugaan korupsi dalam proyek Napak Tilas dan Teluk Keluang. Tak hanya itu, dugaan penyimpangan terkait penyertaan modal daerah pada BUMD Ketapang Pangan Mandiri juga masih menjadi persoalan yang menggantung. Publik bertanya-tanya: apakah langkah mantan bupati dua periode ini maju memimpin Golkar Ketapang murni untuk memajukan partai, atau justru ada motif tersembunyi yakni untuk mengamankan posisi dan mencegah kasus hukum yang menjeratnya semakin meluas?
Kekhawatiran tersebut kian menguat dengan fakta yang terbuka di hadapan publik: tidak kurang dari tiga anggota keluarga dekat Martin Rantan kini duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Partai Golkar. Ketiga nama tersebut adalah: Maria Raissa Sofia Rantan, Markus Ewi, dan Thomas Ferlyan.
Fakta ini memicu kekhawatiran luas di kalangan kader dan masyarakat. Jika Martin Rantan terpilih menjadi ketua DPC, dikhawatirkan Golkar Ketapang bukan lagi menjadi rumah besar bagi seluruh kader, melainkan berubah menjadi “partai keluarga” di mana arah kebijakan, kaderisasi, dan aliran kekuasaan diatur dalam lingkaran keluarga dekat semata. Bagaimana kader muda bisa tumbuh dan berkembang jika jalur-jalur strategis sudah dikuasai oleh satu keluarga?
“Kalau beliau yang memimpin, kami khawatir Golkar bukan lagi milik semua kader, tapi jadi milik keluarga. Tiga orang kerabatnya sudah ada di DPRD, lalu kalau partainya juga di bawah kendali beliau, di mana ruang bagi kader lain untuk berkembang?” ungkap seorang kader lama Golkar Ketapang yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Martin Rantan maupun panitia pemilihan DPC Golkar Ketapang terkait sejumlah persoalan yang disorot publik. Integritas, transparansi, dan masa depan Golkar Ketapang kini menjadi pertaruhan besar di tangan para kader yang akan memberikan suara. Apakah yang dipilih nanti adalah figur yang bersih dan berwibawa, atau sekadar pengulangan dominasi satu lingkaran kekuasaan di dalam tubuh partai? (DMS)
